KITE Diperpanjang Menjadi Dua Tahun

Pemerintah melalui Ditjen Bea dan Cukai memperpanjang kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dari setahun menjadi dua tahun. Kebijakan ini diambil untuk mendorong kinerja ekspor yang saat ini melemah gara-gara terimbas krisis ekonomi global.

KITE adalah salah satu kebijakan pemerintah berupa fasilitas pembebasan dan pengembalian bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Dengan kebijakan ini, maka diharapkan perusahaan di Indonesia bisa memperoleh kemudahan sehingga memperingan beban berusaha.

Industri yang melakukan impor bahan baku, memperoleh kelongaran waktu sampai dua tahun dari dulunya satu tahun untuk bisa meng-ekspor kembali produk barang jadinya. Jika masih dalam jangka waktu itu, maka pemerintah akan membebaskan atau mengembalikan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Kebijakan ini diberlakukan April 2009 ini dan menjadi kebijakan fiskal untuk menolong industri dalam negeri,” kata Juru Bicara Ditjen Bea dan Cukai Evy Suharyanto di Jakarta, kemarin. Selain untuk membantu industri dalam negeri, kebijakan ini juga diharapkan mampu mengenjot penerimaan bea keluar ekspor.

Selain memperpanjang KITE, Ditjen Bea dan Cukai saat ini masih mengkaji kemungkinan perubahan komposisi peruntukan pasar produk yang dihasilkan di kawasan berikat. Selama ini, produk dari kawasan berikan 70% untuk tujuan ekspor dan 30% untuk lokal. “Komposisi tersebut bisa ditinjau ulang sehingga perusahaan yang ekspornya terganggu masih bisa bertahan,” katanya.


(kutipan)

Beberapa peraturan tentang KITE

Berikut beberapa peraturan (yang mungkin berguna) terkait tentang seputar KITE :

* S-166/BC.3/2009 :
Penagihan dan Format Surat Pemberitahuan Penagihan Bunga Bea Masuk, PPN dan PPnBM atas Pencairan Jaminan Perusahaan Pengguna Fasilitas KITE
* 54/PMK.04/2006 :
Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Atas Pengeluaran Barang Dari Kawasan Berikat Dan Pengusaha Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Yang Disumbangkan Untuk Korban Bencana Alam Di Provinsi Jawa Tengah Dan Daerah Istimewa Yogyakarta
* SE- 20/BC/2006 :
Penegasan Pelayanan Dan Pengawasan Kite Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pencairan Dan Penyesuaian Jaminan
* S-353/BC.2/2005 :
Perhitungan BM untuk penjualan barang jadi KB ke KITE
* Surat Edaran DJBC Nomor SE-28/BC/2003 :
Ketentuan Penggunaan Surat Pernyataan Pelepasan Hak (SPPH) Serta Penggabungan Barang Ekspor Dalam Rangka Fasilitas Pengembalian Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang dan/atau Bahan untuk Diolah, Dirakit atau Dipasang Pada Barang Lain Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)
* SE-26/BC/2004 :
Petunjuk Penyelesaian Permasalahan Pelayanan KITE Berkaitan dengan Laporan BCL. KT01 dan BCL. KT02

NIPER : Regristasi fasilitas KITE

Untuk mendapatkan Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perusahaan wajib memiliki Nomor Induk Perusahaan (NIPER) yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah. Untuk mendapatkan NIPER, perusahaan harus mengajukan Data Induk Perusahaan (DIPER) secara lengkap dan benar kepada Kepala Kantor Wilayah secara elektronik.

Berikut ini penjelasan singkat kegiatan pengajuan NIPER.
I. Perusahaan:

* Harus telah teregistrasi sebagai importir (memiliki nomor SPR)
* Mengisi DIPER (Data Induk Perusahaan)
* Mengajukan permohonan penerbitan NIPER. Dokumen yang dilampirkan bisa ditanyakan ke Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai

II. Kantor Wilayah Bea dan Cukai

* Melakukan penelitian administratif dan lapangan terhadap kebenaran data dalam DIPER.
* Hasil penelitian administratif dan lapangan (wawancara danpeninjauan pabrik). Penelitian ini diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya DIPER secara lengkap dan benar.
* Memberikan persetujuan atau Penolakan terhadap permohonan NIPER selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penelitian selesai. Jika penolakan maka disertai alasannya.

III. Setelah itu, Perusahaan:

* Menerima surat NIPER
* Memasang papan nama yang mencantumkan Nama Perusahaan dan NIPERnya
* Apabila ada perubahan data DIPER harus memberitahukan ke Kepal Kanwil DJBC

Ketentuan lain yang perlu diketahui:

* Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak NIPER diterbitkan perusahaan tidak melakukankegiatan yang berkaitan dengan pemberian Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, NIPER dicabut.
* Terhadap perusahaan penerima Pembebasan dan/atau Pengembalian serta PPN dan PPnBM tidak dipungut, yang NIPERnya dicabut, BM dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM yang terutang, bunga serta sanksi wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pencabutan.

(kutipan)

Sekilas tentang Fasilitas KITE

Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas dari Departemen Keuangan/Ditjen Bea Cukai untuk meningkatkan ekpor Non Migas. Definisi sesuai peraturan: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah pemberian pembebasan dan/atau pengembalian Bea Masuk (BM) dan/atau Cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut atas impor barang dan/atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

Jenis fasilitas KITE :

- PEMBEBASAN. Barang dan/atau bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan Pembebasan serta PPN dan PPnBM tidak dipungut. Karakteristik:

* Pada saat impor bahan baku: Bea Masuk / Cukai bebas, PPN / PPnBM tidak dipungut (tetapi dengan jaminan).
* PPh Pasal 22 dibayar
* Jaminan dikembalikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat.

- PENGEMBALIAN. Barang dan/atau bahan asal impor dan/atau hasil produksi dari Kawasan Berkat untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain yang telah dibayar BM dan/atau Cukainya dan telah diekspor dapat diberikan Pengembalian.

* Pada saat impor Bea Masuk/Cukai/PPN/PPnBM bayar
* Pengembalian diberikan setelah ekspor/jula ke Kawasan Berikat


Ketentuan Umum lainnya yang perlu diketahui:

* Pembebasan atau Pengembalian juga dapat diberikan terhadap hasil produksi yang bahan bakunya berasal dari impor yang diserahkan ke Kawasan Berikat untuk diproses lebih lanjut.
* Tidak dapat diberikan Pembebasan atau pengembalian KITE terhadap bahan bakar, minyak pelumas dan barang modal.
* Hasil produksi dapat dijual ke dalam negeri setelah ekspor/jual ke kawasan berikat, maksimum 25%-nya. Tetapi tidak diberikan pembebasan atau pengembalian
* Hasil produksi sampingan, sisa hasil produksi, hasil produksi yang rusak dan bahan baku yang rusak yang bahan bakunya berasal dari impor oleh Perusahaan dapat dijual ke dalam negeri atau dimusnahkan.

Untuk mendapatkan fasilitas KITE, perusahaan harus mendapatkan NIPER (Nomor Induk Perusahaan) dari Kepala Kantor Wilayah Ditjen Bea dan Cukai.

(kutipan)

Modul KITE untuk perusahaan

Bea Cukai telah menyediakan satu aplikasi yang diperuntukkan bagi perusahaan pengguna fasilitas KITE. Aplikasi ini biasanya dinamakan Modul KITE.

Fungsi modul KITE
Modul KITE sangat berguna bagi perusahaan pengguna fasilitas KITE. Fungsi modul KITE antara lain untuk membuat dan mentransfer dokumen-dokumen fasilitas KITE. Dokumen tersebut adalah:

- BCF.KT01 (Permohonan mendapatkan pembebasan)
- BCL.KT01 (Laporan Pertanggungjawaban/Penyelesaian Fasilitas Pembebasan)
- BCL.KT02 (Permohonan/Laporan untuk mendapatkan pengembalian)
- BC 2.4 (Pemberitahuan penyelesaian barang impor fasilitas KITE selain ekspor).

Setelah mendapat NIPER, sebaiknya langsung meminta Modul KITE.
Modul KITE diberikan secara suma-cuma oleh Bea Cukai di Kantor Pusat dan di Kanwil-Kanwil. Syaratnya telah memiliki NIPER dan ada beberapa fotocopy dokumen yang diperlukan. Kalau di jakarta Modul KITE diberikan setelah kita mengikuti pelatihan. Pelatihannya juga gratis, tetapi ada jadwalnya.
Setup programnya disertai dengan kode aktivasi yang berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya.
Versi program saat ini KITE versi 1.3. Kelihatannya sudah beberapa kali diupdate. Kabarnya sudah ada KITE versi 1.4 tetapi penggunanya terbatas.

(salinan)

STTJ: Bagaimana cara mengurus STTJ?

Apa yang harus dilakukan setiap kali akan melakukan impor fasilitas pembebasan KITE? Jawabnya adalah harus mendapatkan STTJ.
Perlu diingat perlengkapan yang harus telah dimiliki:

1. NIPER
2. Modul Aplikasi KITE
3. SK Pembebasan atas barang yang akan diimpor (lihat tatacara mendapatkan SK Pembebasan)
4. Modul Aplikasi PIB (optional). Jika tidak memiliki sendiri, PIB bisa dibuatkan oleh PPJK

Yang harus dilakukan untuk mengurus STTJ dan melakukan impor sbb:

Mengurus STTJ (Surat Tanda Terima Jaminan)

- Dengan Modul Aplikasi PIB
* Merekam data impor dengan Modul PIB
* Mencetak PIB
* Mentransfer PIB ke disket atau flash disk

- Menyiapkan jaminan: Jaminan Bank/Customs Bond/Surat Sanggup Bayar/Coorporate Guarantee
- Mengajukan berkas PIB + Jaminan + disket PIB ke Kanwil Bea Cukai
- Menunggu proses penerbitan STTJ (tidak lama dan bisa ditunggu, asalkan persyaratan lengkap)
- Menerima cetakan STTJ dan memeriksanya.

Mengajukan PIB ke KPPBC

- Melengkapi data PIB dengan nomor dan tanggal STTJ.
- Membayar pungutan PPh Pasal 22 dan PNBP ke Bank.
- Mentransfer data PIB ke KPPBC.
- Mengikuti proses PIB sampai mendapatkan SPPB.

Jika ada kekurangan bayar (karena penetapan KPPBC) maka harus menambah/mengganti jaminan di Kanwil Bea Cukai
Caranya:

- Menyiapkan jaminan tambahan/pengganti
- Memperbaiki data PIB, kemudian transfer ke disket
- Mengajukan ke Kanwil Bea Cukai
- Pastikan mendapatkan STTJ Pengganti/Tambahan

(kutipan)